MALANG, SuaraRepublika.id – Perum Jasa Tirta I (PJT I) resmi menggandeng Polres Malang untuk memperketat pengamanan di kawasan Bendungan Lahor, Kabupaten Malang. Langkah ini diambil menyusul adanya dinamika situasi di lapangan yang terjadi sejak Senin (30/3) hingga Selasa (31/3).
Penebalan keamanan ini bertujuan untuk memastikan operasional bendungan, yang berstatus sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas), tetap berjalan normal tanpa gangguan
Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat PJT I, Aris Widya, menegaskan bahwa pendampingan aparat kepolisian merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga aset negara. Menurutnya, pengelolaan bendungan harus dilakukan sesuai regulasi demi keberlangsungan pemeliharaan infrastruktur secara mandiri.
”Kami berkomitmen menjaga keamanan aset negara serta memastikan operasional berjalan sesuai ketentuan,” ujar Aris dalam keterangan resmi yang diterima.
Menanggapi polemik yang terjadi, PJT I memberikan klarifikasi mengenai kebijakan akses masuk. Perusahaan menyatakan telah memberikan pembebasan biaya bagi warga di wilayah sekitar bendungan, yakni warga Dusun Rekesan dan Desa Jambuwer, Desa Karangkates serta wilayah Selorejo (perbatasan Malang-Blitar).
Selain warga lokal, fasilitas gratis ini juga menyasar kelompok pelajar, pelaku UMKM, serta pedagang kecil sebagai bentuk pendekatan sosial dan dukungan terhadap ekonomi kerakyatan.
Sementara itu Sekretaris Perusahaan PJT I, Erwando Rachmadi, menambahkan bahwa pengetatan ini juga berkaitan dengan mitigasi risiko tinggi pada infrastruktur bendungan. Ia menyoroti potensi ancaman hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan yang dapat berdampak luas jika fungsi bendungan terganggu.
”Bendungan Lahor adalah infrastruktur strategis yang memiliki potensi risiko. Diperlukan dukungan semua pihak untuk menjaga ketertiban serta menciptakan situasi kondusif,” jelas Erwando.
Saat ini, PJT I memprioritaskan normalisasi aktivitas di area bendungan agar fungsi pengelolaan sumber daya air bagi masyarakat banyak tidak terhambat. (Eko)
