KEDIRI, SuaraRepublika.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penetapan Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan ini dinilai strategis untuk meningkatkan kenyamanan para calon jamaah sekaligus memangkas estimasi waktu perjalanan darat menuju titik keberangkatan secara signifikan.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kediri, Anang Prakasa, menguraikan bahwa rencana pembukaan embarkasi baru ini menjadi angin segar, khususnya bagi masyarakat di kawasan Jawa Timur bagian selatan. Selama ini, seluruh alur keberangkatan jamaah haji dari berbagai daerah di Jawa Timur masih terpusat di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.
“Kalau saya pribadi menanggapi ini sebagai hal yang positif. Harapannya bisa mengurangi jarak tempuh dan waktu tempuh, juga agar jamaah haji lebih nyaman,” ujar Anang saat dikonfirmasi di Kediri, Jumat (4/9/2026).
Menurut Anang, efisiensi waktu menjadi faktor krusial mengingat rangkaian ibadah haji reguler memakan waktu dan energi yang cukup besar. Selama ini, jamaah dari Kabupaten Kediri harus berkumpul di titik daerah sebelum menempuh perjalanan darat sekitar 1,5 hingga 2 jam menuju Surabaya. Durasi tersebut belum memperhitungkan potensi kemacetan jalan raya serta antrean pelayanan administrasi saat tiba di asrama haji.
Dengan hadirnya embarkasi di Bandara Dhoho, pemangkasan rute darat tidak hanya menguntungkan warga Kediri, melainkan juga wilayah sekitar seperti Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, hingga Blitar. “Terutama yang di wilayah Jawa Timur bagian selatan, tidak semuanya harus ke Surabaya. Kenapa tidak di-split saja fasilitasnya demi kenyamanan jamaah?” tutur Anang.
Selain efisiensi logistik ibadah, DPRD Kabupaten Kediri menyoroti potensi pergerakan ekonomi lokal yang terdorong oleh keberadaan embarkasi. Lonjakan pengantar jamaah haji diproyeksikan membuka peluang usaha baru bagi warga setempat, mulai dari sektor kuliner, UMKM oleh-oleh, hingga jasa akomodasi.
“Harapannya ada efek domino yang positif buat masyarakat sekitar. Orang yang mengantar jamaah bisa kulineran, produk jajanan lokal bisa makin laku,” tambah Anang.
Meski demikian, pihak legislatif menekankan pentingnya matangnya koordinasi lintas sektor, penyelarasan regulasi, serta pemenuhan standar kelaikan fasilitas penerbangan haji sebelum diresmikan. DPRD memastikan siap mengawal regulasi pendukung agar seluruh proses berjalan transparan dan berlandaskan ketentuan hukum.
Persiapan sarana pendukung terus dimatangkan oleh pemerintah daerah. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kediri telah resmi menyerahkan sertifikat tanah seluas 59.307 meter persegi di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Lahan tersebut dialokasikan secara khusus untuk pembangunan fasilitas Hotel Haji di kawasan Bandara Dhoho.
Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, menegaskan bahwa penyerahan aset tanah ini merupakan fondasi strategis dalam mewujudkan ekosistem pelayanan haji terpadu di Kediri. Pihaknya juga membuka ruang kemitraan bersama pihak ketiga guna mempercepat realisasi fisik bangunan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, mengonfirmasi target operasional Bandara Dhoho sebagai embarkasi haji pada 2027. Pemerintah pusat kini tengah memfokuskan verifikasi kelayakan teknis bandara, kesiapan akomodasi, hingga pemenuhan standar keselamatan penerbangan internasional guna memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan lancar.
