DENPASAR, SuaraRepublika.id – Sebanyak 200 pekerja sampah dan pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, Denpasar Selatan, menuntut keadilan dalam proses transisi sistem pengelolaan sampah. Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan bertema “Menguatkan Suara Pekerja Sampah Menuju Transisi yang Adil” yang digelar untuk memperingati Hari Buruh Sedunia (May Day), Minggu (3/5).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali bersama Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) dan Aliansi Zero Waste Indonesia. Acara ini juga mendapat dukungan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali serta Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
Direktur PPLH Bali, Catur Yudha Hariani, menegaskan bahwa momentum Hari Buruh harus menjadi pengingat bagi pemerintah agar tidak mengabaikan pekerja informal dalam modernisasi sistem persampahan.
“Transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih modern harus dilakukan secara adil. Jangan meninggalkan kelompok masyarakat yang selama ini berkontribusi menjaga lingkungan, khususnya para pekerja di TPA Suwung,” ujar Catur dalam keterangannya.
Isu rencana penutupan TPA Suwung menjadi sorotan utama dalam sesi dialog. Sri Rahayu dan Jefri, perwakilan pekerja sampah, mengungkapkan kekhawatiran mereka akan kehilangan sumber mata pencaharian utama jika TPA tersebut benar-benar ditutup.
“Kalau bisa mohon TPA tidak ditutup. Kami bingung harus mencari pekerjaan ke mana lagi,” tutur Jefri, pekerja asal Situbondo yang menggantungkan hidupnya di TPA Suwung sejak pandemi COVID-19.
Menanggapi hal tersebut, Kepala UPTD Persampahan DKLH Provinsi Bali, Made Doni, menjelaskan adanya arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk meniadakan aktivitas pemulung di area TPA guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Namun, ia menekankan perlunya solusi jangka panjang.
“Pemerintah perlu mulai mempersiapkan alternatif pekerjaan bagi mereka, termasuk peluang penyerapan tenaga kerja di TPST maupun TPS 3R di wilayah Denpasar,” jelas Made Doni.
Selain dialog, kegiatan yang berlangsung selama tiga jam ini juga menyediakan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa. Tim psikiatri dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana mencatat adanya indikasi gangguan psikologis pada para pekerja.
“Sebagian besar peserta menunjukkan gejala kecemasan yang berkaitan dengan tekanan pekerjaan dan kekhawatiran terhadap masa depan mereka,” ungkap Hana, perwakilan tim psikiatri FK Unud.
Rangkaian acara ditutup dengan pameran edukasi mengenai bahaya mikroplastik, paparan gas metana, hingga pelatihan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan budidaya maggot. PPLH Bali berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang inklusif agar kelompok marginal ini tetap terlindungi di tengah perubahan sistem tata kelola sampah di Bali.
