KEDIRI, SuaraRepublika.id – Peringatan Hari Tani Nasional 2026 di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menjadi momentum krusial dalam mempercepat pencapaian target swasembada pangan nasional. Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Kediri bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kediri, kepolisian, dan legislatif guna membidik perluasan serta penguatan produktivitas lahan jagung yang mencapai target 57 ribu hektare pada tahun ini.
Komitmen lintas instansi tersebut ditandai dengan aksi penanaman benih jagung secara bersamasama di lahan pertanian Desa Sambirejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Kamis (24/9/2026). Kegiatan itu dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional 2026 dan tidak sekadar diisi penyerahan bantuan secara simbolis, melainkan gerakan nyata di lapangan.
Ketua HKTI Kabupaten Kediri, Sumadianto, menegaskan bahwa penanaman bersama ini merupakan langkah strategis organisasi dalam mengejar target swasembada pangan daerah. Menurutnya, HKTI siap memperluas jaringan komunikasi serta mempererat silaturahmi dengan seluruh kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang tersebar di wilayah Kediri.
“Tantangan HKTI ke depan tidak hanya berkutat pada penguatan internal organisasi, melainkan bagaimana hadir secara nyata dan lebih dekat dengan para petani di lapangan. Semua anggota poktan dan gapoktan pada dasarnya adalah bagian dari HKTI, sehingga komunikasi intensif harus terus dibangun,” ujar Sumadianto di sela-sela kegiatan penanaman.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertabun) Kabupaten Kediri, Sukadi, menjelaskan bahwa target luas tanam jagung di Kabupaten Kediri pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 57 ribu hektare. Selain komoditas jagung, pemerintah daerah juga mematok target perluasan lahan tanam untuk komoditas padi seluas 53.500 hektare dan cabai seluas 7.000 hektare.
Sukadi mengakui, upaya merealisasikan target luas tanam tersebut menghadapi tantangan cukup berat, khususnya terkait ketersediaan air menjelang dan selama musim kemarau. Oleh sebab itu, Dispertabun terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sarana pengairan, termasuk memastikan efektivitas operasional bantuan pompa air yang telah disalurkan kepada kelompok tani.
“Untuk mencapai target swasembada pangan ini, Dinas Pertanian tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan sinergi penuh dari jajaran Polres Kediri, DPRD, HKTI, serta seluruh pemangku kepentingan,” kata Sukadi.
Ia menambahkan, bagi wilayah pertanian bertipologi dataran tinggi yang rawan kekeringan, Dispertabun telah berkoordinasi secara intensif dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Koordinasi ini diperlukan untuk pengadaan sumur bor dalam, Mengingat kewenangan teknis pengeboran pada kedalaman tertentu berada di bawah regulasi pemerintah pusat melalui BBWS.
Selain infrastruktur pengairan, Pemkab Kediri juga memberikan kemudahan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, baik solar maupun bensin, bagi para petani guna mengoperasikan mesin pompa dan alat mesin pertanian (alsintan). Petani dapat memperoleh BBM bersubsidi tersebut dengan memanfaatkan sistem kode batang (barcode) khusus yang diterbitkan resmi oleh Dinas Pertanian.
Dukungan terhadap keandalan rantai pasok pertanian juga datang dari aparat penegak hukum. Kapolres Kediri, AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif, S.H., S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa jajarannya siap mengawal dan mengawasi seluruh program distribusi bantuan pertanian dari pemerintah pusat maupun daerah agar tepat sasaran.
“Kabupaten Kediri menerima alokasi bantuan yang cukup besar dari Kementerian Pertanian, mulai dari alsintan, pupuk bersubsidi, benih unggul, hingga sarana sumur bor. Tugas kita bersama adalah mengawal proses distribusi ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh petani,” tegas AKBP Latif.
Kapolres Kediri juga memberikan peringatan keras terkait pengawasan sarana produksi pertanian. Pihaknya tidak akan segan menindak tegas dugaan penimbunan maupun penyalahgunaan pupuk bersubsidi di wilayah hukum Kediri, dengan tetap mendahului proses analisis dan penyelidikan secara cermat.
Sementara itu, dukungan penganggaran disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Ketut Gutomo. Pihak legislatif menyatakan kesiapannya untuk menyetujui alokasi anggaran yang diajukan Dispertabun selama berorientasi pada peningkatan ketahanan pangan daerah.
“Apapun kebutuhan anggaran yang diajukan Dinas Pertanian demi terwujudnya swasembada pangan di Kabupaten Kediri, dewan pasti memberikan dukungan penuh,” pungkas Ketut.
