KEDIRI, SuaraRepublika.id – Pemerintah Kabupaten Kediri mengakui konflik antarperguruan silat masih menjadi tantangan besar (PR) yang sulit dituntaskan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa, dalam sosialisasi penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Kanwil Kemenham Jatim di Hotel Grand Surya, Rabu (22/4/2026).
Dewi mengungkapkan bahwa ego sektoral yang tinggi antarorganisasi silat menjadi hambatan utama dalam menciptakan perdamaian yang permanen. Meski berbagai upaya mediasi telah dilakukan, gesekan di lapangan masih kerap terjadi.
“Untuk Kabupaten Kediri, PR-nya ada di perguruan silat. Tidak mudah untuk meredakannya. Sudah sering dikumpulkan, tapi ego sektoral di antara mereka masih cukup tinggi,” ujar Dewi usai kegiatan.
Kendati demikian, Dewi mengklaim situasi keamanan saat ini telah menunjukkan tren positif. Menurutnya, koordinasi antarinstansi kini lebih solid sehingga potensi kerusuhan dapat dicegah lebih dini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Selain isu perguruan silat, ia menyoroti pentingnya toleransi antarumat beragama untuk mencegah rasa superioritas kelompok yang memicu perpecahan. “Harapannya, melalui penguatan kapasitas HAM ini, kita bisa tumbuh menjadi masyarakat yang lebih menghargai dan melengkapi,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil 1 Kemenham Jawa Timur, Toar R.E. Mangaribi, menetapkan Kabupaten Kediri sebagai salah satu daerah prioritas penguatan HAM di Jawa Timur pada tahun 2026.
Toar menekankan pentingnya langkah preventif guna menekan angka diskriminasi dan konflik sosial di masyarakat. Strategi yang diusung bukan sekadar penegakan hukum, melainkan penanaman nilai-nilai kemanusiaan secara mendalam.
“Daripada memadamkan kebakaran, lebih baik kita mencegah sejak awal. Itulah mengapa sosialisasi ini penting untuk mengubah cara berpikir masyarakat dalam menghidupi nilai HAM sehari-hari,” pungkas Toar.
