KEDIRI, SuaraRepublika.id – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menginstruksikan para camat di wilayahnya untuk proaktif memantau perubahan data desil kesejahteraan warga demi mencegah penyaluran bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan Mas Dhito—sapaan akrabnya—dalam pertemuan bersama Camat dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kediri pada Senin (3/8/2026). Langkah ini diambil merespons maraknya laporan terkait ketidaksesuaian pendataan desil di lapangan yang berdampak pada penghapusan status warga sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
“Banyak laporan masuk bahwa desil warga tertukar. Dampaknya, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkannya,” ujar Mas Dhito.
Ia menekankan agar persoalan administrasi tidak menjadi penghambat bagi warga miskin untuk mengakses layanan kesehatan gratis, mengingat sektor kesehatan merupakan program prioritas daerah. Pemerintah Kabupaten Kediri saat ini terus menggenjot peningkatan mutu fasilitas kesehatan (faskes) serta mengoptimalkan capaian Universal Health Coverage (UHC).
“Pelayanan kesehatan harus diperhatikan betul, jangan sampai muncul kesan bahwa kita abai terhadap kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Mas Dhito mendorong pembaruan dan perbaikan data dari tingkat bawah secara berkala. Merekapitulasi usulan data yang akurat menjadi kunci utama sebelum diserahkan ke pemerintah pusat.
“Data adalah kata kunci dalam pengambilan kebijakan. Usulan dari kita akan dikirim ke Kementerian Sosial, karena pihak kementerian yang nantinya menentukan pembagian desil tersebut,” pungkasnya.
