KEDIRI, SuaraRepublika.id – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), memaparkan laporan capaian organisasi selama hampir satu periode masa kepemimpinannya. Laporan tersebut disampaikan dalam Sidang Pleno II Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri, Jawa Timur, Ahad (21/6/2026).
Gus Yahya menjelaskan bahwa penyampaian laporan ini merupakan langkah awal untuk mencicil pertanggungjawaban sebelum laporan penuh disampaikan pada Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang. Capaian yang dipaparkan mencakup tata kelola organisasi, kaderisasi terstruktur, kemandirian ekonomi, mitigasi isu pesantren, hingga reposisi politik dan peran global.
Dalam bidang tata kelola, Gus Yahya menekankan pentingnya adaptasi organisasi terhadap perkembangan zaman. PBNU telah melakukan penataan norma hukum organisasi, di mana Anggaran Dasar (AD) kini terdiri dari 14 bab dan 33 pasal, sementara Anggaran Rumah Tangga (ART) memuat 16 bab dan 72 pasal.
Selain itu, PBNU menerapkan sistem meriotokrasi dalam struktur kepengurusan serta meluncurkan platform digital untuk mempermudah konsolidasi.
“Kita kembangkan platform digital untuk mempermudah konsolidasi koordinasi di antara berbagai macam elemen pengurusan mulai dari PBNU sampai ke bawah,” ujar Gus Yahya. Saat ini, sistem digital tersebut telah diaplikasikan hingga tingkat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).
Di sektor kaderisasi, PBNU mencatat telah menggelar lebih dari 1.000 angkatan Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak NU (PDPKP NU) dengan meluluskan lebih dari 130.000 kader. Sementara untuk Pendidikan Menengah Kepemimpinan NU (PMKNU), organisasi telah meluluskan lebih dari 3.000 kader dari 100 angkatan.
Terkait kemandirian finansial, Gus Yahya mengungkapkan strategi organisasi untuk tidak lagi bergantung penuh pada donasi. PBNU mengoptimalkan berbagai amal usaha di bidang pertanian, peternakan, ekonomi kreatif, serta pengelolaan konsesi tambang.
“Alhamdulillah sekarang ini (pengelolaan tambang) sudah berjalan cukup baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat siapapun nanti yang memimpin NU sudah bisa menikmati hasil dari tambang itu dengan prinsip-prinsip tata kelola yang jelas,” katanya, seraya mengapresiasi peran Bendahara Umum PBNU, Gudfan Arif Ghofur.
Menanggapi maraknya kasus kekerasan yang menyeret nama pesantren, Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU telah menyiapkan desain strategi transformasi dan jaminan mutu pesantren yang kini diadopsi pemerintah. Langkah mandatory ini diterapkan untuk memitigasi dampak citra buruk terhadap sekitar 28.000 pesantren NU akibat ulah oknum atau lembaga non-pesantren yang menggunakan kedok serupa.
PBNU juga memperkuat ekosistem ekonomi pesantren dan memperluas dakwah ke ranah digital melalui pelatihan literasi media bagi para dai dan ulama.
Di bidang politik, Gus Yahya menegaskan posisi PBNU yang mengambil jarak terukur dan sama dengan semua kekuatan politik. PBNU berkomitmen menghindari keterlibatan institusi dalam kontestasi politik kekuasaan, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kelangsungan negara.
Meski menjaga jarak dari politik praktis, PBNU menyatakan tetap mendukung program-program pemerintah yang membawa kemaslahatan bagi rakyat.
“Setahun terakhir ini soal makan bergizi gratis, kenapa kita terlibat dalam urusan itu? Karena ini adalah agenda pemerintah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat,” tegas Gus Yahya.
Selain itu, PBNU juga membantu warga mengakses program perhutanan sosial pemerintah, yang hingga kini areanya telah mencapai tidak kurang dari 400.000 hektar di bawah koordinasi Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) NU.
Pada akhir laporannya, Gus Yahya menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan selama masa khidmatnya dan meminta doa restu kepada seluruh pengurus serta warga Nahdliyin untuk menuntaskan sisa masa jabatannya.
