KEDIRI, SuaraRepublika.id – Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Perum Perhutani KPH Kediri, Selasa (24/2/2026). Aksi tersebut menuntut percepatan perizinan pemanfaatan lahan untuk pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Aksi sempat diwarnai ketegangan. Massa hampir terlibat adu jotos dengan oknum pegawai Perhutani saat menyampaikan aspirasi. Beruntung, situasi dapat segera dikendalikan sehingga aksi tetap berlangsung kondusif.
Perwakilan Indonesin Justice Society (IJS) Kediri Moh. Mahbubah, mengatakan demonstrasi dilakukan karena adanya ketimpangan pembangunan KDMP di sejumlah desa yang belum memiliki lahan.
“Kami menyuarakan suara rakyat, karena kami melihat kesejahteraan dan keadilan di Kabupaten Kediri tidak equal. Daerah lain sudah terbangunkan KDMP, tetapi ada beberapa desa mulai dari Manggis dan lain-lain tidak bisa membangun gedung karena tidak mempunyai lahan dan berdekatan dengan lahan Perhutani,” ujarnya.
Ia menjelaskan, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan KDMP memerlukan proses perizinan yang tidak sederhana. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya surat dari pihak Perhutani yang dinilai menimbulkan kebingungan di tingkat desa.
“Awalnya kami menerima surat penolakan. Tapi setelah aksi dan audiensi, Alhamdulillah ada titik terang. Ini menjadi harapan baru bagi warga,” ungkapnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Administratur Perhutani KPH Kediri, Miswanto, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung penuh program KDMP. Menurutnya, Perhutani hanya menjalankan peran sesuai kewenangan dalam pengawalan perizinan.
“Perhutani mendukung seluruh program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami hanya memastikan proses berjalan sesuai aturan,” tegas Miswanto.
Ia memaparkan, di wilayah KPH Kediri terdapat 21 titik lokasi KDMP yang tersebar di lima kabupaten, dengan empat titik berada di Kabupaten Kediri. Dari jumlah tersebut, dua titik telah menyelesaikan tahapan awal perizinan dan masuk proses lanjutan, sementara dua titik lainnya masih dalam tahap verifikasi lapangan.
“Untuk percepatan, kami arahkan pemanfaatan lahan kosong tanpa tegakan pohon agar tidak menemui hambatan teknis,” jelas Miswanto.
Aksi kemudian dilanjutkan dengan audiensi bersama Perhutani dan pihak terkait. Sebagai bentuk komitmen, Administratur Perhutani KPH Kediri menandatangani pernyataan dukungan terhadap pelaksanaan KDMP.
Massa aksi menyambut positif hasil audiensi tersebut dan berharap pembangunan gedung KDMP, termasuk di Desa Manggis, dapat segera terealisasi demi mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.
