SURABAYA, SuaraRepublika.id – Sejumlah elemen masyarakat Surabaya menyuarakan keprihatinan atas kondisi kota yang dinilai semakin tidak kondusif akibat maraknya praktik premanisme dan menguatnya narasi bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum diskusi terbuka yang digelar di kawasan Ngagel Timur, Surabaya, Selasa (6/1/2026).
Forum yang dihadiri tokoh masyarakat, pelaku usaha, aktivis, hingga perwakilan warga itu menjadi ruang konsolidasi untuk menegaskan sikap bersama menolak premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan serta segala bentuk politik identitas yang berpotensi memecah persatuan warga kota.
Tokoh masyarakat Surabaya, Heru Satrio, mengatakan diskusi tersebut lahir dari kegelisahan warga terhadap arah pembangunan sosial kota. Menurutnya, Surabaya tengah menghadapi persoalan ganda, mulai dari praktik premanisme di ruang publik hingga polemik opini yang menyerempet isu kesukuan.
Ia menegaskan bahwa Surabaya sejak lama berdiri di atas nilai kebhinekaan tanpa sekat identitas. Oleh karena itu, segala bentuk pengelompokan berbasis suku dinilai tidak relevan dan berbahaya bagi persatuan.
Heru juga menyinggung pernyataan Wali Kota Surabaya terkait rencana mengumpulkan perwakilan suku-suku. Menurutnya, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan tafsir yang keliru dan membuka ruang konflik horizontal di tengah masyarakat yang majemuk.
Persoalan premanisme turut disorot oleh Dr. David, pengusaha yang juga warga Surabaya. Ia menilai praktik parkir liar yang berlangsung bertahun-tahun merupakan bentuk premanisme terstruktur yang berdampak langsung pada rasa aman masyarakat dan kebocoran pendapatan daerah.
Menurut David, potensi pendapatan parkir di Surabaya sangat besar, namun realisasi yang masuk ke kas daerah dinilai tidak sebanding. Ia mendorong adanya pembenahan sistem dan transparansi pengelolaan agar tidak terus merugikan publik.
Pandangan serupa disampaikan Purnama, pimpinan Pasukan Hitam Jagabaya. Ia menyebut Surabaya sebagai miniatur Indonesia yang telah lama hidup rukun dalam keberagaman. Penggunaan isu kesukuan dalam upaya penertiban kota dinilainya sebagai langkah mundur yang justru mencederai identitas Surabaya.
Sementara itu, Mas Rudi, perwakilan arek Surabaya, menekankan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap iklim usaha. Ia menyebut stabilitas keamanan dan kepastian hukum menjadi faktor utama bagi keberlangsungan ekonomi kota.
Menutup diskusi, Heru Satrio menyatakan warga akan menyampaikan keberatan resmi terkait laporan Ormas Madas Sedarah terhadap Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Ia meminta laporan tersebut dicabut dan menegaskan kesiapan warga untuk menyuarakan aspirasi secara terbuka jika tidak ada respons.
Para peserta forum sepakat mendorong Surabaya tetap menjadi kota yang aman, inklusif, dan bebas dari premanisme maupun politik identitas, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan persatuan.
Surabaya, menurut mereka, harus terus dijaga sebagai ruang hidup bersama yang aman bagi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang apa pun.
