JAKARTA, SuaraRepublika.id – Menjelang pelaksanaan Munas X LDII, DPP LDII audiensi dengan Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon. Pertemuan tersebut menitikberatkan pelibatan ormas Islam dalam upaya pelestarian dan penguatan kebudayaan.
Dalam pertemuan pada Senin (31/3/2026) itu, DPP LDII memaparkan program kerja yang berkaitan dengan pendidikan karakter, sekaligus mengundang Menteri Kebudayaan sebagai narasumber pada Munas X LDII yang akan digelar pada 7-9 April mendatang.
Dalam pertemuan itu, Fadli Zon berharap seluruh ormas Islam, termasuk LDII, dapat berkontribusi dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia. “Kementerian Kebudayaan berharap semua unsur dan institusi dapat turut memajukan kebudayaan nasional secara bersama-sama, termasuk lembaga-lembaga ormas seperti LDII,” tambahnya.
Fadli Zon juga menegaskan, ke depan pihaknya akan menjalin kerja sama dengan LDII yang menaungi berbagai lembaga pendidikan. “LDII memiliki pondok pesantren, perguruan tinggi, SMA, SMK, hingga tingkat SD. Kami membutuhkan kolaborasi semua pihak untuk memajukan kebudayaan Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Munas tidak hanya menjadi ajang konsolidasi internal, tetapi juga menyoroti dinamika lingkungan strategis global saat ini.
“Kita ketahui bahwa lingkungan strategis global, baik dari sisi geopolitik maupun geoekonomi, telah mengalami perubahan. Konflik di kawasan Timur Tengah turut memberikan dampak terhadap Indonesia. Oleh karena itu, tema Munas LDII kali ini adalah memperkuat daya tahan terhadap tantangan global,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketahanan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan fisik, tetapi juga mencakup ketahanan pangan, energi, mental, hingga kebangsaan. “Salah satunya adalah membangun ketahanan moral melalui kebudayaan. Karena itu, kami menghadirkan Menteri Kebudayaan sebagai narasumber,” jelasnya.
Hadir pula dalam audiensi itu Ketua DPP LDII Singgih Tri Sulistyono, Sekretaris Wahjoe Setiono, Ketua Dept.Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Tri Gunawan Hadi dan anggota Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan Netti Herawati.
