KEDIRI, SuaraRepublika.id – Menyikapi anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika, Ketua Umum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar meminta seluruh lembaga pemerintah mulai dari menteri keuangan, Mensesneg, Gubernur BI dan DPR bisa bersinergi dengan baik. Sehingga jangan sampai lembaga pemerintah tersebut berjalan sendiri-sendiri yang berpotensi hancurnya perekonomian di indonesia.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Anwar Iskandar, di Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Jawa Timur menyampaikan bahwa lembaga pemerintah pemegang kebijakan otoritas keuangan dan pemegang otoritas politik harus bersinergi dalam bidang ekonomi, pasalnya ekonomi dapat digunakan sebagai alat untuk menghancurkan sebuah negara.
“Jadi kemarin nilai rupiah itu sedemikian jatuh, dan itu merupakan indikator ekonomi yang tidak baik. Oleh karena itu, pemerintah di tataran pusat harus bersinergi untuk mengatasi hal ini, jangan berjalan sendiri-sendiri,” Jelas K.H Anwar Iskandar, Kamis (22/1/2026).
Gus War juga menyampaikan bahwa agar kondisi ekonomi tidak menjadi alat untuk mengahcurkan sebuah negara, karena di jaman modern, penjajahan tidak menggunakan senjata, namun ekonomi juga bisa digunakan sebagai alat untuk menghacurkan negara. Sebagai contoh jika uang tidak beredar di masyarakat sehingga menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi sangat tinggi. Oleh karenanya, para pemegang kebijakan otoritas keuangan baik fiskal maupun moneter serta pemegang otoritas politik, dalam hal ini DPR harus bersinergi agar uang beredar di tengah masyarakat sehingga perekonomian dapat berjalan yang hasilnya pemerintah mendapatkan pajak.
“Independensi lembaga itu penting, tetapi koordinasi jauh lebih penting. Semua pemegang otoritas harus sering duduk bersama agar kebijakan ekonomi benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat,” katanya.
Namun dengan catatan pajak berkeadilan, yang artinya jika ekonomi sangat lemah maka jangan ditarik pajak, sebagai contoh masyarakat kecil yang bekerja di pasar juga ditarik pajak, sementara pihak yang kuat justru mengakali pajak, dan itu menurut agama islam termasuk haram.
“Kalau uang tidak beredar dan tidak produktif, ekonomi rakyat bisa berhenti. Ini berbahaya karena ekonomi bisa dijadikan senjata untuk menghancurkan sebuah negara,” tegasnya.
Selain itu, MUI mendorong agar dana negara dan perbankan disalurkan secara produktif ke sektor riil, khususnya umkm, tidak hanya disimpan di bank indonesia, sehingga ekonomi rakyat dapat bergerak dan menciptakan basis pajak yang sehat.
